REPUBLIKA.CO.ID,BENGKULU-- Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjend
(Pol) Burhanudin Andi menegaskan hingga kini tidak ada dana pengamanan
khusus yang diberikan dari perusahaan ke institusinya.
"Penempatan personel Brimob di beberapa perusahaan yang bersengketa dengan warga di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma menggunakan uang negara tidak ada dana bantuan pengamanan dari perusahaan," Kata Kapolda Bengkulu Burhanudin Andi, Selasa.
Ia menambahkan tidak ada satu pun perusahaan yang bersengketa itu memiliki perjanjian khusus untuk pengamanan dengan polisi artinya langkah penempatan pasukan merupakan inisiatif kepolisian selaku pengaman wilayah.
Selanjutnya, hingga sejauh ini tidak ada satu pun perusahaan di Bengkulu yang pernah menandatangani kesepakatan dengan Polda Bengkulu untuk pengamanan yang menggunakan dana dari perusahaan atau swasta.
"Jika ada perusahaan yang mau menawarkan kerja sama seperti itu kita tentunya akan bersedia dan senang sekali untuk anak buah saya di lapangan, tentunya dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan," tambah dia.
Ia melanjutkan polisi tidak bisa dibeli oleh perusahaan tidak ada satu perusahaan pun yang dapat membeli polisi karena polisi mengabdi untuk negara bukan untuk perusahaan. Ia juga menyatakan polisi mengalami kerugian dan selalu dikambinghitamkan setiap kali terjadi sengketa lahan karena peran dan posisi Polri di lapangan sebagai pengaman dan di pihak tengah.
Sebelumnya, Polri mengaku menerima uang pengamanan dari Freeport Indonesia di Papua. Uang itu, menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk uang lauk pauk polisi yang bertugas di Papua. Polri menilai uang tersebut 'halal' dan wajar.
"Penempatan personel Brimob di beberapa perusahaan yang bersengketa dengan warga di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma menggunakan uang negara tidak ada dana bantuan pengamanan dari perusahaan," Kata Kapolda Bengkulu Burhanudin Andi, Selasa.
Ia menambahkan tidak ada satu pun perusahaan yang bersengketa itu memiliki perjanjian khusus untuk pengamanan dengan polisi artinya langkah penempatan pasukan merupakan inisiatif kepolisian selaku pengaman wilayah.
Selanjutnya, hingga sejauh ini tidak ada satu pun perusahaan di Bengkulu yang pernah menandatangani kesepakatan dengan Polda Bengkulu untuk pengamanan yang menggunakan dana dari perusahaan atau swasta.
"Jika ada perusahaan yang mau menawarkan kerja sama seperti itu kita tentunya akan bersedia dan senang sekali untuk anak buah saya di lapangan, tentunya dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan," tambah dia.
Ia melanjutkan polisi tidak bisa dibeli oleh perusahaan tidak ada satu perusahaan pun yang dapat membeli polisi karena polisi mengabdi untuk negara bukan untuk perusahaan. Ia juga menyatakan polisi mengalami kerugian dan selalu dikambinghitamkan setiap kali terjadi sengketa lahan karena peran dan posisi Polri di lapangan sebagai pengaman dan di pihak tengah.
Sebelumnya, Polri mengaku menerima uang pengamanan dari Freeport Indonesia di Papua. Uang itu, menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk uang lauk pauk polisi yang bertugas di Papua. Polri menilai uang tersebut 'halal' dan wajar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar