Israel Ancam Palestina, Sekjen PBB Prihatin

          Liputan6.com, New York: Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu (2/11), menyampaikan keprihatinannya sehubungan dengan keputusan Israel untuk membuat permukiman baru di Jerusalem dan Tepi Barat sebagai tanggapan atas masuknya Palestina ke Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

   

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh jurubicaranya, Ban menyerukan Israel untuk membekukan semua kegiatan permukimannya di wilayah sengketa, dan mengatakan, "Kegiatan permukiman Israel bertolak-belakang dengan hukum internasional dan peta jalan dan merugikan perundingan status akhir".

Konferensi Umum UNESCO pada Senin (31/10) melakukan pemungutan suara dan menerima Palestina sebagai anggota penuh UNESCO, dan Israel menanggapi dengan memerintahkan babak baru pembangunan permukiman pada Selasa (1/11).

Peta Jalan bagi Perdamaian Timur Tengah adalah rencana bagi penyelesaian dua-negara yang dirancang oleh Kuartet diplomatik bagi Perdamaian Timur Tengah. Kuartet Internasional --yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Federasi Rusia-- baru-baru ini menyeru kedua pihak agar melanjutkan pembicaraan perdamaian langsung --yang macet pada 2010.

Ban khawatir mengenai jalur perkembangan antara Palestina dan Israel, demikian laporan Xinhua, Kamis (3/11) pagi. Ban juga menyeru kedua pihak "agar menahan diri dari tindakan provokasi dan bekerjasama dengan Kuartet ke arah usul serius mengenai perbatasan dan keamanan dalam tiga bulan ke depan, dalam konteks komitmen bersama guna melanjutkan perundingan langsung", demikian isi pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga berbicara tentang masalah dana yang telah muncul sejak pemungutan suara UNESCO. AS --sekutu dekat Israel-- menyatakan Washington akan membekukan semua dananya untuk organisasi itu sebagai akibat dari keputusan itu.

"Keputusan tersebut adalah hak prerogatif negara anggota, dan ia berharap bisa bekerjasama dengan mereka dalam mengupayakan penyelesaian praktis guna memelihara sumber keuangan UNESCO," kata juru bicara sekretaris jenderal itu.(ANT/MEL)