Waduh! Polda Bengkulu Juga Mau Terima 'Kerjasama' Pengamanan dengan Perusahaan

• 

REPUBLIKA.CO.ID,BENGKULU-- Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjend (Pol) Burhanudin Andi menegaskan hingga kini tidak ada dana pengamanan khusus yang diberikan dari perusahaan ke institusinya.
"Penempatan personel Brimob di beberapa perusahaan yang bersengketa dengan warga di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma menggunakan uang negara tidak ada dana bantuan pengamanan dari perusahaan," Kata Kapolda Bengkulu Burhanudin Andi, Selasa.
Ia menambahkan tidak ada satu pun perusahaan yang bersengketa itu memiliki perjanjian khusus untuk pengamanan dengan polisi artinya langkah penempatan pasukan merupakan inisiatif kepolisian selaku pengaman wilayah.
Selanjutnya, hingga sejauh ini tidak ada satu pun perusahaan di Bengkulu yang pernah menandatangani kesepakatan dengan Polda Bengkulu untuk pengamanan yang menggunakan dana dari perusahaan atau swasta.
"Jika ada perusahaan yang mau menawarkan kerja sama seperti itu kita tentunya akan bersedia dan senang sekali untuk anak buah saya di lapangan, tentunya dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan," tambah dia.
Ia melanjutkan polisi tidak bisa dibeli oleh perusahaan tidak ada satu perusahaan pun yang dapat membeli polisi karena polisi mengabdi untuk negara bukan untuk perusahaan. Ia juga menyatakan polisi mengalami kerugian dan selalu dikambinghitamkan setiap kali terjadi sengketa lahan karena peran dan posisi Polri di lapangan sebagai pengaman dan di pihak tengah.
Sebelumnya, Polri mengaku menerima uang pengamanan dari Freeport Indonesia di Papua. Uang itu, menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk uang lauk pauk polisi yang bertugas di Papua. Polri menilai uang tersebut 'halal' dan wajar.

Ini Alasan Polri Terima Uang dari Freeport

• Perbesar Foto
  Sejumlah Porsonil kepolisian Mimika berjaga di Terminal Bus PT Freeport Indonesia, …

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PT Freeport Indonesia memberikan dana kepada Polri pada 2010 sebesar 14 juta dolar AS. Menurut Polri, dana tersebut ikut mendukung keberhasilan penanganan pengamanan di Papua. Sehingga sangat wajar diberikan dari Freeport ke Polri.

"Jadi uang saku atau insentif itu adalah uang yang diberikan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kondisi di Papua," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar yang ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/11).

Boy menambahkan dana yang diberikan kepada anggota dari Freeport sebagai tambahan untuk mengatasi kebutuhan anggota yang tidak pulang karena kan rotasinya empat bulan sekali. Kemudian juga tidak ketemu keluarga, tambahnya, tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ.

"Coba kalau Rp 1,25 juta dibagi 30 hari saja, berarti Rp 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gresberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu," tambahnya.

"Angka yang sedemikan besar, 14 juta dolar AS itu info yang kita terima adalah sementara ini untuk kebutuhan-kebutuan yang sifatnya adalah sarana dan prasarana yang menjadi anggaran Freeport untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keamanan, yang tidak diterima dalam bentuk uang, tapi fasilitas barang itu," kata dia, menambahkan.

Sekjen PBB Ngomel Gara-Gara Israel Terus Gempur Gaza

• Perbesar Foto
  
  

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Ahad, mengutuk lonjakan serangan roket di Jalur Gaza setelah daerah itu mengalami hari kekerasan terburuk dalam beberapa bulan yang menewaskan seorang Israel dan sembilan Palestina.

Satu serangan udara Israel menewaskan seorang gerilyawan Gaza pada Ahad hanya beberapa jam setelah kelompok Jihad Islam berjanji untuk mengamati gencatan senjata yang ditengahi Mesir.

Pihak militer Israel mengatakan telah menembaki "sekelompok gerilyawan yang sedang bersiap-siap menembakkan roket ke Israel."

"Sekjen telah mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam eskalasi kekerasan dan pertumpahan darah di Selatan Israel dan Gaza baru-baru ini," kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky berkaitan dengan lonjakan dalam kekerasan akhir pekan.

"Dia mengutuk serangan roket dari Gaza, yang telah menewaskan seorang warga sipil Israel." Duta Besar Israel untuk PBB Ron Prosor sebelumnya mencerca Ban karena tidak mengutuk serangan-serangan roket Palestina.

Israel Ancam Palestina, Sekjen PBB Prihatin

          Liputan6.com, New York: Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu (2/11), menyampaikan keprihatinannya sehubungan dengan keputusan Israel untuk membuat permukiman baru di Jerusalem dan Tepi Barat sebagai tanggapan atas masuknya Palestina ke Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

   

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh jurubicaranya, Ban menyerukan Israel untuk membekukan semua kegiatan permukimannya di wilayah sengketa, dan mengatakan, "Kegiatan permukiman Israel bertolak-belakang dengan hukum internasional dan peta jalan dan merugikan perundingan status akhir".

Konferensi Umum UNESCO pada Senin (31/10) melakukan pemungutan suara dan menerima Palestina sebagai anggota penuh UNESCO, dan Israel menanggapi dengan memerintahkan babak baru pembangunan permukiman pada Selasa (1/11).

Peta Jalan bagi Perdamaian Timur Tengah adalah rencana bagi penyelesaian dua-negara yang dirancang oleh Kuartet diplomatik bagi Perdamaian Timur Tengah. Kuartet Internasional --yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Federasi Rusia-- baru-baru ini menyeru kedua pihak agar melanjutkan pembicaraan perdamaian langsung --yang macet pada 2010.

Ban khawatir mengenai jalur perkembangan antara Palestina dan Israel, demikian laporan Xinhua, Kamis (3/11) pagi. Ban juga menyeru kedua pihak "agar menahan diri dari tindakan provokasi dan bekerjasama dengan Kuartet ke arah usul serius mengenai perbatasan dan keamanan dalam tiga bulan ke depan, dalam konteks komitmen bersama guna melanjutkan perundingan langsung", demikian isi pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga berbicara tentang masalah dana yang telah muncul sejak pemungutan suara UNESCO. AS --sekutu dekat Israel-- menyatakan Washington akan membekukan semua dananya untuk organisasi itu sebagai akibat dari keputusan itu.

"Keputusan tersebut adalah hak prerogatif negara anggota, dan ia berharap bisa bekerjasama dengan mereka dalam mengupayakan penyelesaian praktis guna memelihara sumber keuangan UNESCO," kata juru bicara sekretaris jenderal itu.(ANT/MEL)